Hari Peringatan Konstitusi di Jepang
3 Mei, Sabtu
Konstitusi ini disusun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penolakan terhadap perang sebagai alat penyelesaian konflik internasional. Hal ini menjadi momen penting dalam sejarah Jepang karena menandai perubahan besar dari sistem pemerintahan Kekaisaran menuju sistem demokrasi parlementer.
Latar Belakang Sejarah
Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Salah satu agenda utama dalam masa pendudukan tersebut adalah mereformasi sistem pemerintahan Jepang agar lebih demokratis dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi baru menggantikan Konstitusi Meiji tahun 1889.
Beberapa poin penting dalam Konstitusi Jepang tahun 1947 adalah sebagai berikut:
- Sistem pemerintahan demokratis dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.
- Kaisar tetap menjadi simbol negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan pemerintahan.
- Adanya jaminan hak asasi manusia yang luas bagi semua warga negara.
- Pasal 9 Konstitusi menyatakan bahwa Jepang menolak hak untuk berperang dan tidak akan memiliki angkatan perang ofensif.
Makna dan Perayaan
Hari Peringatan Konstitusi termasuk dalam rangkaian liburan panjang yang dikenal sebagai "Golden Week" di Jepang, yang berlangsung dari akhir April hingga awal Mei. Meskipun tidak ada perayaan besar seperti festival atau parade, hari ini menjadi waktu untuk merenungkan pentingnya perdamaian, demokrasi, dan hukum di negara tersebut.
Aktivitas yang biasa dilakukan pada Hari Peringatan Konstitusi meliputi:
- Diskusi dan seminar tentang hukum dan demokrasi di berbagai media nasional.
- Banyak museum, gedung parlemen (Diet Jepang), dan bangunan publik lainnya menyelenggarakan acara khusus atau dibuka untuk umum.
- Laporan, dokumenter, dan acara edukatif ditampilkan di televisi nasional, memperingati reformasi pascaperang dan pentingnya konstitusi.